JURNAL APDESI-BEKASI

Program Desa Informasi yang tersebar di berbagai wilayah perdesaan di tanah air merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan masyarakat pintar. Di samping itu, persebaran informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah juga berperan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akhir tahun lalu, tepatnya pada 11 Desember 2010 Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, telah meresmikan 14 desa informasi secara serentak yang dipusatkan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan empat desa lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, serta 10 desa tersebar di Indonesia.

Program desa informasi ini memiliki delapan unsur, di antaranya, (1) program desa berdering/desa dengan sambungan telepon, (2) desa punya internet, (3) radio komunitas, (4) pemberdayaan kelompok informasi masyarakat perbatasan, (5) media center, (6) TV penerima siaran berlangganan, (7) media pertunjukan rakyat, dan (8) M-CAP, yaitu fasilitas kendaraan roda empat yang di dalamnya tersedia fasilitas internet, telepon, faximile, DVD player dan TV LCD.

Lima Desa Informasi yang telah diresmikan oleh Menkominfo, di antaranya Desa Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, menyusul Desa Nibong, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Selain itu Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
Desa informasi lainnya yang juga diresmikan secara simbolis oleh Menkominfo, yakni empat desa di Provinsi Kalimantann Timur, terdiri atas Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Desa Liang Butan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Demikian pula Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Desa Tanjung, Kecamatan Bungutan Timur, Kabupaten Natuna.
Disusul kemudian untuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Slawesi Utara. Sedangkan untuk wilayah timur diresmikan pula Desa Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, serta Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Peningkatkan Akses Informasi

Dipilihnya daerah-daerah yang menjadi proyek Desa Informasi ini sudah direncana sejak awal berdasar salah satu pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan “beranda terdepan bangsa” yang berbatasan dengan negara tetangga. Akses informasi yang masih terbatas, beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi diharapkan kelak di kemudian hari menjadi lebih meningkat, sejajar daerah lain yang terlebih dahulu memiliki infrastruktur memadai.

Telah dibangunnya seperangkat sarana komunikasi dan informatika yang prosesnya berlangsung secara bertahap ini – maka persebaran informasi diharapkan semakin mampu menjangkau seluruh wilayah, tidak ditemui lagi daerah blankspot. Pemerataan informasi dalam perspektif kebangsaan di antaranya juga akan memperkuat hubungan sekaligus memperlancar seluruh aktivitas komunikasi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Ketersediaan teknologi informasi pada sisi lain, dapat menggairahkan dan menunjang bidang usaha terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) setempat. Apalagi melihat dinamika bisnis yang kini terus bersaing ketat – menuntut setiap bidang usaha untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, setiap perusahaan dapat mengimplementasikan proses penciptaan produk atau jasa secara lebih murah, lebih baik dan cepat, dalam perkataan lain menjadi lebih efisien.

Pada bagian lain, aplikasi teknologi informasi akan menunjang aktivitas maupun segala potensi yang ada di masing-masing daerah, termasuk di bidang sosial, budaya. Adanya kelompok informasi masyarakat, organisasi-organisasi komunitas yang telah dilengkapi sarana komunikasi dan informatika diharapkan tumbuh kreativitasnya. Informasi-informasi yang relevan dapat diolah dalam berbagai konteks sesuai kepentingan atau kebutuhan untuk selanjutnya dikemas menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses seluruh warga sekitar.

Kehadiran teknologi informasi di beberapa daerah yang ditunjuk sebagai Desa Informasi, akan menjadikan masyarakatnya pintar, dalam artian kalau mau dan mampu mengadopsi inovasi sehingga dapat mengotimalkan peran teknologi informasi tersebut. Diharapkan pula kelak di kemudian hari masyarakat yang berada di Desa Informasi dan kawasan sekitar ini semakin tercukupi kebutuhannya dalam mengakses informasi yang pada gilirannya nanti mereka semakin cerdas dan berdaya.

Barang tentu untuk memenuhi kepentingan bersama, khususnya dalam upaya pemberdayaan (empowering) masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi di perdesaan ini – masih memerlukan langkah terpadu atau lintas sektoral – sehingga dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Beberapa aspek perlu diperhatikan untuk keberlangsungan Desa Informasi di antaranya: (1) aspek kelembagaan, yaitu perlu adanya lembaga/organisasi yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengurus proyek Desa Informasi, (2) aspek sumber daya manusia, yaitu perlunya pelatihan-pelatihan petugas dan masyarakat sekitar supaya pemanfaatan teknologi informasi semakin tepat guna, (3) aspek pendanaan operasional, yaitu siapa yang menanggung biaya, termasuk pemeliharaan/perbaikan infrastruktur teknologi informasi di kemudian hari, (4) aspek kepemimpinan daerah, yaitu diperlukan pimpinan yang solid dalam artian “menggauli” teknologi informasi dan komunikasi sehingga paham tentang keberadaan, arti penting dan perannya untuk memajukan wilayahnya.

Nah, jika aspek-aspek tersebut diabaikan maka secanggih apa pun infrastruktur dibangun – akan menjadi sia-sia belaka dan akhirnya mangkrak !

JM (24-4-2011).